Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana konsep pembuktian dan pengambilan putuasan dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Terdapat alat bukti sebagai bukti yang diajukan kepada hakim, yakni surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. "Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat". Namun, dalam prakteknya, tergugat II intervensi juga bisa melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali. See Full PDF. Download PDF. DIALOG SIDANG SEMU PTUN (FINAL) Panitera (Iwan) : # Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan berdiri. (Majelis Hakim memasuki ruang persidangan) Panitera (Iwan) : # Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hakim Ketua (Dui) : # Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan nomor perkara 073 Peradilan Tata Usaha Negara - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Peradilan Tata Usaha Negara - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Katalog Produk. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014") Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut hemat kami, sertifikat hak atas tanah merupakan salah satu bentuk Oleh sebab itu, menyusun sebuah gugatan pada peradilan tata usaha negara memerlukan perhatian khusus dalam menyusunya dibanding pada peradilan perdata. Berikut adalah sebuah contoh ringkas dari gugatan pada peradilan tata usaha negara; (baca juga: teknik menyusun gugatan) Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang 9. Apabila gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa : a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan Mengingat gugatan ini Para Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ,,,, pada tanggal 1 Juli 2012, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya surat keputusan Mengenai gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara (TUN) ini, maka kita merujuk pada peraturan-peraturan yang terkait, yaitu UU PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 9/2004"), dan terakhir dengan UU Hukum tata usaha negara adalah serangkaian kaidah, norma, dan prinsip hukum yang mengatur penyelenggaraan hukum administrasi negara. Pada hukum Indonesia , kekuasaan hukum tata usaha negara diselenggarakan oleh sebuah Peradilan Tata Usaha Negara di dalam lingkungan Mahkamah Agung . yDCkSM.